Diaturnya Penggunaan Virtual Office

       Pada Perda DKI Jakarta No. 1/2014 tentang Zonasi, kegiatan usaha hanya bisa dilakukan pada zona tertentu yang telah di atur oleh pemerintah. Hal ini tentu dianggap tidak mendukung iklim usaha yang kondusif di DKI Jakarta karena dirasa memberatkan pengusaha pemula yang tidak bisa menyediakan alamat bisnis yang proper. Akhirnya melalui Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta No. 6 tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dan Izin-Izin Lanjutannya Bagi Pengguna Virtual Office. Diperbolehkannya virtual office diatur dalam Butir 1 Surat Edaran, yaitu:

  1. Surat Keterangan Domisili perusahaan/ badan usaha/ perusahaan / perorangan/ koperasi berkantor virtual (virtual office) dan izin usaha lanjutannya (misalnya SIUP, TOP, TDUP, IUJK, dan lain-lain) dapat diberikan kepada pelaku usaha pengguna virtual office yang merupakan:
    1. Badan usaha yang telah memiliki kantor atau lokasi aktivitas usaha yang sesuai dengan zonasi dan harus dibuktikan dengan dokumen yang sah misalnya SKDBU atau lzin Usaha yang mencantumkan lokasi kantor atau lokasi aktivitas usaha tersebut
    2. Badan usaha/perusahaan perorangan yang beraktivitas di rumah tinggal atau di lokasi non-permanen (seperti co-working space atau ruang pub!ik lainnya yang tidak menetap) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
      • Tidak mengubah fungsi rumah tinggal
      • Tidak menggunakan bahu jalan sebagai tempat usaha ataupun lahan parker
      • Tidak menimbulkan polusi air, udara, atau suara melebihi skala rumah tangga
      • Tidak menggunakan pera!atan atau mesin yang otomatis dalam proses produksi
      • Tidak mengganggu ketertiban lingkungan
  2. Badan usaha / perusahaan perorangan tersebut harus melampirkan dokumen resmi atas nama dua orang penanggung jawab; jika merupakan badan usaha diwakili oleh dua orang anggota direksi, jika merupakan perusahaan perorangan diwakili oleh pemilik usaha dan satu penjamin:
    1. KTP (salah satu direksi/pemilik usaha harus :memiliki KTP DKI Jakarta);
    2. Kartu Keluarga;
    3. NPWP Perorangan;
    4. Data rekening dan surat rekomendasi dari bank;
    5. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan kesanggupan memenuhi kriteria i-v tersebut di atas.

Berikut dasar hukum diperbolehkannya Virtual Office, yang akan membantu pelaku usaha pemula untuk mengurangi biaya operasional dan terutama izin akan bisa diberikan dari pemerintah Jakarta.

Recreated by Fatah

Referensi : https://infiniti.id/dasar-hukum-virtual-office

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Table of Contents

On Key

Related Posts

Lapor Pajak

Daftar Isi1 METODE LAPOR PAJAK1.1 Bagaimana Cara Melapor SPT Badan?1.2 Panduan Aktivasi EFIN1.3 Cara Lapor SPT Tahunan Online Badan1.4 Cara Lapor SPT Tahunan Online Individu

Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Di Indonesia, bentuk perusahaan yang cukup sering di dengar serta banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah Perseroan Terbatas (PT) dan juga Perseroan Komanditer (CV). Pelaku

Virtual Office

Perkembangan teknologi yang membuat orang-orang bisa bekerja secara remote dari manapun mereka berada dengan menggunakan internet dan platform-platform yang sudah tersedia saat ini  membuat adanya

Buka WhatsApp
by PT MITRA NIAGA KORPORINDO
Hallo, Chatting via WhatsApp yuk.. GRATIS..!!!